Rusia telah menyusun rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menghentikan kebocoran informasi pribadi dari badan-badan negara, sebuah langkah yang mengikuti publikasi rincian orang Rusia yang diduga terlibat dalam operasi intelijen rahasia di luar negeri.
RUU tersebut, yang disusun oleh Kementerian Komunikasi Rusia, melarang orang yang tidak berwenang membuat dan menerbitkan database data pribadi yang diperoleh dari sumber resmi, dan mendenda siapa pun yang melanggar aturan itu.
Ini juga mengharuskan lembaga pemerintah yang menyiapkan sistem untuk menangani data pribadi untuk berkonsultasi dengan Dinas Keamanan Federal, badan intelijen domestik utama Rusia.
Kementerian komunikasi tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
RUU itu, yang diterbitkan Kamis malam, mengatakan itu sebagai tanggapan atas arahan 2017 dari Presiden Vladimir Putin dan tidak menyebutkan serentetan kebocoran.
Namun, pihak berwenang Rusia merasa malu dengan bocoran tentang dua pria yang diklaim Inggris sebagai agen intelijen Rusia yang menggunakan agen saraf untuk meracuni mantan mata-mata Sergei Skripal dan putrinya. Rusia membantah terlibat.
Kedua pria itu mengatakan kepada televisi Rusia bahwa mereka adalah turis tak bersalah yang pergi ke kota Inggris Salisbury, tempat tinggal Skripal, untuk melihat katedralnya.
Tetapi situs jurnalisme investigasi Bellingcat, berdasarkan informasi paspor yang bocor, mengidentifikasi pasangan itu sebagai perwira badan intelijen militer GRU Rusia.
Dalam kasus terpisah, seorang Rusia yang dituduh dalam dakwaan AS melakukan serangan dunia maya di seluruh dunia dilacak melalui database resmi yang bocor ke sebuah alamat di Moskow yang menurut Washington adalah pangkalan intelijen militer Rusia.
Undang-undang, yang terdiri dari dua rancangan undang-undang dan rancangan resolusi pemerintah, telah diterbitkan selama 30 hari konsultasi publik, setelah itu akan diajukan ke parlemen dan pemerintah untuk disetujui.
Rusia memiliki pasar gelap aktif dalam basis data ilegal yang disusun menggunakan informasi rahasia yang dicuri dari pendaftar yang dikendalikan negara. Data tersebut mencakup detail paspor, alamat, registrasi mobil, manifes penerbangan, dan bahkan pengembalian pajak.
Melepaskan data pribadi dengan cara ini sudah ilegal berdasarkan undang-undang yang ada, tetapi otoritas Rusia telah berjuang keras untuk memberantas praktik tersebut. Banyak database tersedia secara terbuka di Internet.